Syarat dan Ketentuan

1. Penerimaan Ketentuan

Dengan mengakses situs web ini, menelusuri katalog ekosistem, atau mengisi formulir permintaan demo, Anda menyatakan bahwa Anda telah membaca, memahami, dan menyetujui untuk terikat oleh Syarat dan Ketentuan ini serta Kebijakan Privasi PT Digital Teknologi Perkasa.

2. Hak Kekayaan Intelektual

Seluruh komponen antarmuka, arsitektur perangkat lunak, logo merek, tipografi, visualisasi diagram, materi dokumentasi, dan teks pada platform School Smart Digital (SSD) merupakan hak kekayaan intelektual eksklusif PT Digital Teknologi Perkasa.

Dilarang keras menyalin, mereproduksi, mendistribusikan ulang, membongkar (*reverse engineering*), atau memanfaatkan bagian mana pun dari platform ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari manajemen PT Digital Teknologi Perkasa.

3. Pengajuan Permintaan Demo

Dalam mengajukan formulir demonstrasi atau konsultasi sistem:

• Anda menyatakan bertindak atas nama institusi pendidikan atau yayasan yang sah dengan kapasitas untuk mengajukan konsultasi.
• Informasi nomor kontak WhatsApp dan email yang diberikan adalah saluran komunikasi aktif yang dapat diverifikasi oleh tim konsultan kami.
• Pengajuan tunduk pada mekanisme verifikasi otomatis guna menyaring spam atau pengiriman bot.

4. Tanggung Jawab Operasional Institusi

Bagi institusi sekolah atau yayasan yang bermitra menggunakan sistem operasional SSD:

• Institusi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan hierarki akun pengguna (Level 0 hingga Level 9) di lingkungan sekolah masing-masing.
• Setiap akun wajib menjaga kerahasiaan kata sandi dan hak akses internal.
• Institusi wajib memastikan integritas data santri, nilai, dan rekam medis yang diinput ke dalam modul Back Office.

5. Batasan Tanggung Jawab

Informasi pada situs web publik ini disajikan dengan itikad baik dan transparansi penuh mengenai kesiapan modul operasional. Ketersediaan layanan, perjanjian tingkat layanan (SLA), serta ketentuan dukungan teknis lanjutan akan dituangkan secara terperinci dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) resmi saat institusi mengaktifkan sistem produksi.

6. Hukum yang Mengatur

Syarat dan Ketentuan ini diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap perselisihan yang timbul akan diupayakan diselesaikan melalui musyawarah mufakat.